Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyatakan percepatan akses internet menjadi prasyarat utama untuk pemerataan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Pernyataan ini menyoroti data mengkhawatirkan ketika puluhan ribu sekolah dan fasilitas publik vital lainnya masih belum memiliki konektivitas yang memadai.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar:

• 86 persen sekolah (190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap.
• 75 persen puskesmas belum terkoneksi dengan baik.
• 32.000 kantor desa masih berada di wilayah tanpa sinyal (blank spot).
• Penetrasi fixed broadband nasional baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan program penyediaan akses internet tetap hingga 100 Mbps, terutama untuk menjangkau wilayah tanpa jaringan serat optik.

Kebijakan ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan model jaringan terbuka (open access), yang mewajibkan pemegang izin untuk membuka infrastrukturnya agar dapat digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi lain.

“Ini adalah modal dasar untuk digitalisasi dan kemudian merangkul (embracing) AI. Tanpa ini, AI tidak akan mungkin terjadi karena kita tidak punya konektivitas,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Selasa (17/6).

Meutya menambahkan, dengan konektivitas yang memadai, teknologi AI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, ketahanan pangan, dan layanan pemerintahan, hingga pemasaran dan industri gim.

“Harusnya kalau transformasi digital berjalan baik, kita enggak ada lagi daerah 3T karena diterobos dengan digitalisasi,” katanya.

Untuk itu, Meutya meminta pelaku usaha agar meningkatkan kemampuan pada bidang digital dan mulai mengimplementasikan AI dalam usahanya.